SISTEM POLITIK INDONESIA
A.
Pengertian system politik Sistem
Politik adalah
berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam
suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
B.
Lembaga politik Indonesia ada 2
yaitu…
1.)Suprastruktur politik
A .MPR,tugas dan wewenang…
1.
Tugas dan wewenang MPR ialah Melantik Presiden dan wakil presiden berdasarkan
hasil dari pemilihan umum dalam Sidang Paripurna Majelis.
2.
Tugas dan wewenang MPR adalah Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan
putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/ wakil .
3.
Tugas dan wewenang MPR yaitu melantik wakil presiden menjadi presiden apabila
ternyata presiden berhenti, mangkat, diberhentikan atau presiden tidak dapat
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
4.
Tugas dan wewenang MPR Memilih dan melantik wakil presiden dari dua calon yang
diajukan presiden apabila ternyata terjadi kekosongan jabatan wakil presiden
dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
B.DPR, tugas dan wewenang…
Tugas
dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
Menyerap,
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyatMemberikan persetujuan
kepada Presiden untuk:
(1) menyatakan perang ataupun membuat
perdamaian dengan Negara lain.
(2) mengangkat dan memberhentikan anggota
Komisi Yudisial.
Memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
(1) pemberian amnesti dan abolisi.
(2) mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar lain
Memilih
Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Memberikan
persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan
ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
Memilih
3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
C.DPD, tugas dan wewenang…
1.
Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
2.Ikut
membahas RUU
D.PRESIDEN & WAPRES tugas dan
wewenang…
Tugas
Presiden adalah menjalankan pemerintahannya sesuai dgn UUD dan UU. Adalah tugas
Presiden juga untuk memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk
kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD Memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
Wewenang:
1.Memegang
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara.
2.
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR
serta mengesahkan RUU menjadi UU.dan UU itu.
WAPRES:
1.
Mendampingi
sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas
kenegaraan di negara
lain .
2.
Membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
Wewenang Wakil Presiden :
1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan
sehari-hari
2. Menyusun agenda kerja kabinet dan
menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada presiden.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD.
E.BPK, tugas dan wewenang…
1.Memelihara
transparansi dan
akuntabilitas
seluruh aspek
keuangan
negara.
2.Memeriksa
semua asal usul
dan
besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya.
3.Memeriksa
dimana uang negara itu disimpan.
4.Memeriksa
untuk apa uang
negara
tersebut dipergunakan.
F.MA, tugas dan wewenang…
Tugas
dan kewenangan MA
1)Mengadili
pada tingkat kasasi
2)Menguji
peraturan perundang-
undangan
dibawah undang-undang terhadap undang-undang
3)Memberikan
pertimbangan
hukum
kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
rehabilitasi.
G.MK, tugas dan wewenang…
1.Berwenang
mengadili pada
tingkat
pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan
lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan
Umum.
2.Wajib
memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3.Menguji
undang-undang
terhadap
UUD 19451
G .KY, tugas dan wewenang…
Komisi
Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.
Tugas
Komisi Yudisial :
1.Mengusulkan
Pengangkatan Hakim Agung.
2.
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
2.)Infrastruktur politik
a.Partai politik adl…
Partai
Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
C.Organisasi kemasyarakatan…
Organisasi
Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana
partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
c.Kelompok kepentingan…
Kelompok
kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan
(bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat) yang bertujuan untuk memengaruhi
keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak
sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.
d.Media massa…Media massa atau Pers adalah
suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan
jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat
luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi
media. Seperti koran dll.
C.Perbedaan system politik di
berbagai Negara
1.)Macam2
sistem politik di berbagai negara…(dengan penjelasan)
1. SISTEM POLITIK NEGARA KOMUNIS
Bercirikan
pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak
sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya
oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan
berpendapat
2. SISTEM POLITIK NEGARA LIBERAL
Bercirikan
adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan
kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran
gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya
terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
3. SISTEM POLITIK NEGARA
DEMOKRASI
Sistem
politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang
demokratis.
2.)Pendekatan system politik…
Teori
pendekatan struktural fungsional lahir dari konsepsi teori sistem David Easton
(1953) dalam konteks Hubungan Internasional. Pendekatan sistem politik Easton
ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena
politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan
pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan
kekuasaan.
3.)Perbedaan
system politik Negara Indonesia,komonos,lineral!
-sistem
politik indonesia menganut sistem campuran komunis &lineral,yaitu sistem
demokrasi pancasila,demokrasi yang
berdasarkan pancasila.
-sistem
komunis yaitu semuanya demi rakyat ,semua sumber daya alam adalah milik
pemerintah ,pemerintah berkuasa penuh atas rakyat.
-sistem
lineral yaitu menganut demokrasi bebas ,rakyat bebas mempunyai apa saja
4.)
Perbedaan system politik negara
|
NO
|
INDONESIA
|
INGGRIS
|
CINA
|
|
1
|
Indonesia adalah sebuah negara hukum yang
berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem
pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut
sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.
|
. Inggris adalah negara kesatuan (unitary
state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland,
Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki).
|
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik,
peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak- hak sipil dan politik, tidak
adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat
pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.
|
|
2
|
Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden
yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh
seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas
para menteri yang juga pengawas presiden.
|
b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet
(perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya
sebagai kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari
dijalankan oleh perdana menteri.
|
1)Sistem pemerintahan dengan Single Party.
2)Mengharamkan kebebasan berkumpul dan
berpendapat.
3)Menghalalkan segala cara dalam mempertahankan
kekuasaan.
|
|
3
|
Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden
yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh
seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas
para menteri yang juga pengawas presiden.
|
Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak
memerintah dan hanyalah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia
merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara.
|
4)Memiliki backing dari pihak militer yang
sangat kuat dan selalu berusaha ikut campur dalam urusan pemerintahan.
5)Kebebasan beragama kurang dihargai.
|
|
4
|
Cabang
yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK
yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif
dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan di setiap
provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik IndonKekuasaan
legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan
Rakyat/MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD.
esia.
|
Parlemen
atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu House of
Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan
perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara
calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah
perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of
Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Inggris
menganut Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang sangat besar pada
diri parlemen.
|
6)Paling jago kalau disuruh
propaganda.
7)Membenci kelompok
intelektual dan cendekiawan
8)Mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh
dan petani
|
|
5
|
Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang
memiliki otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda,
terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1
Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota yaitu Jakarta.Pemilihan Umum diselenggarakan
setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang
disebut pemilihan umum legislatif (Pileg) dan untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden (Pilpres)
|
Inggris
menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing
dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh.
Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai
yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi.
|
|
D.Peran
serta system politik di Indonesia
1.)Cara partisipasi politik dalam system politik di
Indonesia…
#Kegiatan
Pemilihan Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
#Kegiatan
Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku
anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah.
#Contacting
– yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan
pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
#Tindakan
Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi
keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta
benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik
(assassination), revolusi dan pemberontakan.
Contoh partisipasi Konvensional
a. Pemberian suara (voting)
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye
d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok
kepentingan
e. Komunikasi individual dengan pejabat
potitik dan administratif
Contoh partisipasi Non-konvensional
a) Pengajuan petisi
b) Berdemostrasi
c) Konfrontasi
d) Mogok
e) Tindak kekerasan politik terhadap harta
benda (penjarahan, perusakan, pengeboman, pembakaran)
f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia
(penculikan, pembunuhan)
g) Perang gerilya dan revolusi
3.)Ciri2
masyarakat politik…(4)
1)Terbentuknya
organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari
kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut
menentukan kebijaksanaan negara
2) Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
sebagai kontrol sosial maupun sebagai pemberi input terhadap kebijaksanaan
pemerintah
3) Pelaksanaan Pemilu yang memberikan kesempatan
kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya: berkampanye, menjadi
pemilih aktif, menjadi anggota perwakilan rakyat, dan sebagainya
4) Munculnya kelompok-kelompok kontemporer
yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya:
melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya.
4.)Contoh
perilaku politik sesuai aturan…
contoh
-mengeluh
pada atasan sesuai dengan rantai komando
-membentuk
koalisi.Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
-Mengikuti
dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau
parpol , -mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya
masyarakat
-Ikut
serta dalam pesta politik
-Ikut
mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
-Berhak
untuk menjadi pimpinan politik
-Berkewajiban
untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan
perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan
perundangan hukum yang berlaku
Comments
Post a Comment